.jpeg)
SURAT KABAR – DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 sebesar Rp91,1 triliun.
Dengan besaran ini, program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur akan menjadi fokus utama, terutama dalam memberikan pendidikan gratis di Jakarta.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengungkapkan bahwa kesepakatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
“Kita telah menandatangani MoU untuk APBD 2025, dan Insyaallah anggaran ini didedikasikan bagi masyarakat Jakarta, khususnya layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan,” ujar Khoirudin.
Pendidikan gratis menjadi salah satu program utama yang akan dibiayai dalam APBD 2025 ini. Anggaran senilai Rp1,1 triliun dialokasikan untuk memberikan pendidikan tanpa biaya di sekolah-sekolah negeri dan swasta di Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menyebutkan bahwa pemerintah berharap program ini dapat berjalan mulai tahun ajaran 2025.
Dengan adanya pendidikan gratis ini, diharapkan seluruh anak usia sekolah di Jakarta, baik dari keluarga kurang mampu maupun menengah, dapat menikmati pendidikan tanpa biaya.
"Pendidikan gratis ini akan berlaku bagi sekolah negeri dan swasta, sehingga setiap anak Jakarta berhak mendapat akses pendidikan yang setara," ucap Ima Mahdiah.
Program ini juga diharapkan mampu meringankan beban ekonomi warga Jakarta serta mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul di masa mendatang.
Selain pendidikan, sektor kesehatan dan infrastruktur menjadi fokus dalam KUA-PPAS APBD 2025.
Pemprov DKI Jakarta akan mengalokasikan anggaran untuk mengatasi beberapa permasalahan yang kerap dihadapi warga, seperti banjir, kemacetan, dan pengelolaan sampah.
Program makan bergizi gratis bagi siswa sekolah, yang merupakan inisiatif pemerintah pusat, juga akan diimplementasikan sebagai bagian dari program kesehatan untuk mendukung tumbuh kembang anak.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, menekankan pentingnya pelaksanaan APBD 2025 yang efektif dan efisien.
“Kami akan memastikan setiap rupiah anggaran yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelas Teguh.
Meskipun sudah disepakati dalam tahap rancangan KUA-PPAS, rincian anggaran masih akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD DKI Jakarta melalui berbagai komisi.
Pembahasan ini akan memastikan alokasi dana pada sektor-sektor prioritas yang benar-benar mendukung kebutuhan warga, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
Diharapkan APBD 2025 dapat disahkan sebelum akhir tahun, sehingga program pendidikan gratis dan lainnya dapat segera dilaksanakan tepat waktu.
Dengan anggaran yang disiapkan ini, DPRD DKI dan Pemprov DKI optimis dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam memberikan layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih merata.
Program pendidikan gratis ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi pemerataan pendidikan di Jakarta, serta menciptakan generasi muda yang lebih cerdas dan berdaya saing tinggi.
