CIMAHI, SURAT KABAR – Debat kandidat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi 2024 berlangsung hangat ketika calon nomor urut 3, Bilal Insan, melontarkan pertanyaan tajam kepada calon nomor urut 1, Dikdik Suratno Nugrahawan.
Debat yang digelar di Hotel Novera, Lembang, pada Rabu (20/11/2024) malam itu diwarnai dengan isu tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Bilal mempertanyakan langkah nyata Dikdik dan pasangannya, Bagja, dalam menjaga integritas birokrasi di Cimahi.
“Pak Dikdik, bagaimana komitmen Anda dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Cimahi? Bagaimana memastikan ASN bekerja secara profesional demi kemajuan kota ini?” tanya Bilal tegas.
Bilal juga menyoroti pentingnya pemahaman aturan oleh pemimpin agar tidak ada lagi kebijakan yang justru merugikan ASN.
“Pemimpin harus memahami aturan agar tidak ada ASN yang dikorbankan karena kebijakan keliru dari pemimpinnya,” ujar Bilal.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Dikdik menyampaikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus didasari prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia menekankan pentingnya peran ASN dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
“Kami berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. Setiap fungsi pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, harus berjalan sesuai aturan agar terhindar dari penyimpangan, termasuk korupsi,” kata Dikdik.
Dikdik juga menekankan pentingnya membangun integritas ASN melalui pelatihan dan edukasi. Hal ini dinilai krusial untuk menciptakan sinergi antara pimpinan dan bawahan dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Edukasi integritas penting, bukan hanya untuk pejabat, tetapi juga staf. Dengan begitu, sinkronisasi antara pimpinan dan bawahan dapat tercapai demi pelayanan publik yang lebih baik,” tambahnya.
Sebagai langkah strategis, Dikdik mengusulkan pelatihan rutin dan penerapan sistem digital dalam pelayanan pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi di Cimahi.
“Kami juga akan mendorong digitalisasi pelayanan sebagai solusi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan agar lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat,” pungkasnya.