.jpeg)
CIMAHI, SURAT KABAR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi telah menyusun peta kerawanan untuk Pilkada Serentak 2024 yang dikemas dalam empat dimensi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Peta kerawanan ini dibuat berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada Pemilu sebelumnya.
Ahmad Hidayat, Kordiv SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kota Cimahi, menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki cara pandang berbeda terkait IKP dibandingkan dengan pandangan Pj Wali Kota Cimahi.
"Pj Wali Kota Cimahi mungkin lebih melihat dari isu-isu kebencanaan, sementara Bawaslu dalam menyusun IKP ini memiliki empat dimensi," jelas Ahmad saat ditemui pada Minggu, 17 November 2024.
Dimensi pertama adalah konteks sosial politik yang mencakup penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi.
"Cara pandang kita adalah pencegahan, pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa, yang tentunya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bawaslu," kata Ahmad.
Dari empat dimensi tersebut, Bawaslu memetakan dimensi sosial politik menjadi tiga sub dimensi: keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, dan otoritas penyelenggara negara.
"Di Cimahi Utara cukup tinggi, mengingat laporan terkait penghitungan suara pada Pemilu 2019 dan masalah logistik pada 2017," lanjutnya.
Ahmad juga menambahkan bahwa Kecamatan Cimahi Utara dan Selatan tercatat sebagai wilayah dengan IKP tertinggi dalam dimensi sosial politik.
"Di Cimahi Selatan, pada Pilkada 2017, sempat ada masalah dalam rekapitulasi suara dan beberapa orang dipidana," ujarnya.
Untuk dimensi penyelenggaraan, sub dimensinya meliputi hak memilih, kampanye, pemungutan suara, ajudikasi, dan pengawasan pemilu. Di Cimahi Selatan, terdapat beberapa pelanggaran dan sengketa pada Pemilu sebelumnya yang membuat IKP di wilayah ini cukup tinggi.
Sementara itu, dalam dimensi kontestasi, semua wilayah berada pada kategori sedang. Namun, dimensi partisipasi menunjukkan tingginya partisipasi pemilih dan kelompok masyarakat di Cimahi Selatan, terutama di Melong dan Cibeureum, yang merupakan lumbung suara para calon.
"Di dua wilayah ini, jumlah pemilihnya mencapai 25 persen dari total 15 kelurahan di Cimahi, sehingga harus menjadi perhatian bersama," tandas Ahmad.
