CIMAHI, SURAT KABAR – Keselamatan publik dalam setiap proyek infrastruktur menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Cimahi. Dalam upaya mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan aman, Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menekankan pentingnya penertiban usaha jasa konstruksi.
Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi menyampaikan bahwa kebutuhan terhadap infrastruktur yang efektif dan efisien hanya dapat tercapai jika seluruh proses konstruksi dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Untuk menghasilkan produk infrastruktur yang efektif dan efisien, hanya dapat terpenuhi jika tertib penyelenggaraan konstruksi dilakukan, baik dari perkuatan kelembagaan pemerintah hingga terpenuhinya rantai pasokan konstruksi," ujar Dicky baru-baru ini.
Penertiban ini, lanjutnya, tidak hanya soal teknis pelaksanaan di lapangan, namun juga bagaimana memastikan semua pihak memahami hak dan kewajibannya secara adil.
"Pembinaan ini sangat diperlukan untuk memastikan ketertiban dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, meningkatkan kepatuhan, dan mendorong persaingan yang sehat di antara pelaku usaha," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Kota Cimahi, Iyun Sapta Mulyana, menekankan bahwa pengawasan yang baik diperlukan agar setiap proyek konstruksi sesuai dengan fungsi, umur rencana, dan kapasitas beban yang diharapkan.
"Pengawasan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi harus memastikan kesesuaian dengan fungsi dan umur konstruksi, kapasitas beban, serta pemeliharaannya. Ini kunci untuk memastikan keselamatan publik," kata Iyun.
Ia juga menambahkan bahwa selain kemampuan teknis, pelaku usaha jasa konstruksi harus memiliki kemampuan administrasi yang kuat sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Pemahaman ini diharapkan dapat menyamakan persepsi di antara para pelaku jasa konstruksi dalam menjaga kualitas dan keselamatan dalam setiap proyek infrastruktur di Kota Cimahi," tandasnya.
