.jpeg)
CIMAHI, SURAT KABAR – Tingkat frustrasi masyarakat Cimahi yang meningkat seiring dengan stagnasi ekonomi menjadi sorotan utama Sekretaris Wilayah PKB dan Anggota DPRD Jawa Barat, Acep Jamaludin.
Dalam sebuah pertemuan terbuka di Otutu Cafe, Leuwigajah, Sabtu (14/9/2024), Acep menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi Cimahi yang mempengaruhi kesehatan mental warga, terutama terkait pengangguran yang kian meningkat.
Acep menilai bahwa Cimahi menghadapi krisis ekonomi yang serius, ditambah dengan angka pengangguran yang melonjak dan akses pekerjaan yang semakin sulit. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat mengalami tekanan mental dan frustrasi.
"Stagnasi ekonomi di Cimahi memprihatinkan. Banyak warga kesulitan mencari pekerjaan, bahkan ada yang mengalami depresi karena kondisi ekonomi keluarganya tidak membaik. Angka depresi di Cimahi sudah mencapai 28,7 persen," ungkap Acep saat diwawancarai usai acara.
Menurutnya, Cimahi kini terjebak dalam ketergantungan pada sektor industri yang tengah terancam oleh perubahan zaman. Sektor ini dulunya merupakan kekuatan utama ekonomi kota, namun kini menjadi sumber masalah karena tidak lagi mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
"Dulu, Cimahi dikenal sebagai kota industri yang memberikan banyak lapangan kerja. Namun, sekarang perusahaan-perusahaan industri mulai kesulitan, dan ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran," jelas Acep.
Ia juga menyoroti keterbatasan pendapatan asli daerah (PAD) Cimahi yang hanya sekitar Rp 500 miliar. Menurutnya, PAD yang minim tersebut menunjukkan bahwa kota ini belum mampu mandiri secara ekonomi.
Acep juga menyinggung ketergantungan Cimahi pada sektor kesehatan, terutama dari RS Cibabat yang berkontribusi besar pada pendapatan daerah.
"Setengah dari PAD Cimahi berasal dari sektor kesehatan, terutama rumah sakit. Tapi kita sudah melihat beberapa kali terjadi gagal bayar di rumah sakit, yang mengindikasikan bahwa sektor ini tidak bisa diandalkan dalam jangka panjang," tambahnya.
Dalam pandangannya, tanpa langkah cepat dan efektif dari pemerintah, Cimahi berpotensi menghadapi krisis yang lebih besar di masa depan.
Ia bahkan mengingatkan bahwa jika kota ini tidak segera berbenah, bukan tidak mungkin Cimahi dikembalikan ke kabupaten asalnya sesuai undang-undang.
"Jika situasi ini terus berlanjut, ada kemungkinan Cimahi bisa mengalami kebangkrutan. Dalam skenario terburuk, kota ini bisa saja dikembalikan ke kabupaten induk jika tidak ada perubahan nyata," tegasnya.
Sebagai solusinya, Acep mengusulkan agar pemerintah melakukan rasionalisasi dan revitalisasi anggaran secara serius, dengan fokus pada pengembangan ekonomi produktif dan upaya akselerasi BPJS Kesehatan untuk membantu masyarakat miskin.
"Pemerintah harus berani merasionalisasi anggaran dan mengarahkan dana ke sektor-sektor produktif. Selain itu, program BPJS juga harus dipercepat untuk membantu warga yang paling membutuhkan," tutupnya.
Pernyataan Acep ini menegaskan pentingnya kepemimpinan yang kuat dan fokus pada perubahan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi Kota Cimahi.
