CIMAHI, SURAT KABAR – Dalam upaya menangani kekerasan terhadap anak dan perempuan, Pemerintah Kota Cimahi kini lebih menitikberatkan pada pencegahan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi, Fitriani Manan, menegaskan bahwa perlindungan anak dan perempuan tidak hanya melibatkan penindakan, tetapi juga langkah-langkah preventif yang holistik.
"Langkah pencegahan adalah kunci dalam menekan angka kekerasan. Melalui sosialisasi yang terus-menerus, kami ingin memastikan masyarakat memahami pentingnya hak-hak perempuan dan anak serta bagaimana melaporkan kasus kekerasan," ujar Fitriani saat ditemui di Klinik Siliwangi, Baros, Cimahi Tengah, Selasa (17/8/24).
Menurut Fitriani, meskipun kasus kekerasan masih terjadi di Cimahi, pemerintah telah membentuk mekanisme yang lebih proaktif untuk mengurangi kejadian tersebut. Salah satunya dengan memperkuat peran Pusat Pelayanan Terpadu untuk Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan advokasi bagi korban kekerasan.
"P2TP2A bukan hanya sebagai tempat pelaporan, tetapi juga menjadi pusat edukasi dan advokasi untuk masyarakat agar lebih waspada terhadap kekerasan dan pelecehan yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar," jelas Fitriani.
Langkah kolaboratif yang dilakukan dengan Unit PPA Polres Cimahi juga turut membantu dalam menangani kasus yang sudah memasuki ranah hukum. Namun, penekanan utama pemerintah tetap berada pada pencegahan melalui sosialisasi di berbagai lapisan masyarakat.
"Kami ingin masyarakat lebih memahami bahwa kasus kekerasan bisa dicegah dengan adanya kesadaran kolektif. Sosialisasi dan edukasi yang kami lakukan diharapkan dapat membangun lingkungan yang lebih aman bagi anak dan perempuan," tambahnya.
Selain pencegahan, DP3AP2KB juga menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan, terutama bagi mereka yang pernah menjadi korban kekerasan. Melalui berbagai program, pemerintah kota mendorong perempuan untuk bangkit dan mandiri secara ekonomi serta sosial.
"Dengan pemberdayaan, perempuan yang pernah menjadi korban dapat lebih kuat dan mandiri, sehingga tidak lagi berada dalam lingkaran kekerasan," jelas Fitriani.
Pemerintah Kota Cimahi akan terus memperkuat kolaborasi antar-lembaga serta mengembangkan program-program perlindungan yang lebih komprehensif guna menghadapi berbagai tantangan dalam upaya menurunkan angka kekerasan di kota ini.
"Ke depannya, kami akan terus berfokus pada edukasi yang lebih masif, memperkuat koordinasi dengan pihak terkait, dan memastikan bahwa setiap anak dan perempuan di Cimahi mendapatkan hak-haknya untuk hidup dengan aman dan bermartabat," pungkasnya.